PKS: Demokrat Kirim 3 Utusan



Kamis, 14 Mei 2009 01:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan respon dari Partai Demokrat terkait kekecewaannya atas pengusungan Gubernur BI Boediono sebagai cawapres SBY. Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan Partai Demokrat akan mengutus perwakilan untuk menemui perwakilan PKS.

"Di tengah rapat tadi, terdapat pesan dari SBY. Dia akan mengirim utusan pada PKS besok," kata Tifatul, di sela Rapat Lembaga Tinggi PKS, di Markaz Da'wah, TB Simatupang, Jakarta, Rabu (13/5).

Utusan Demokrat, menurut Tifatul masing-masing Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, Mensesneg Hatta Radjasa, dan Menseskab Sudi Silalahi. PKS juga akan menerima dengan 3 orang wakil tanpa menyebutkan siapa saja.

Ia melanjutkan PKS menghargai dan menghormati ketidakhadiran SBY yang sedianya akan dilakukan Kamis (14/5). Hal tersebut dikarenakan SBY tengah menjalankan tugas dan menghadiri WOC (World Ocean Conference), di Manado.

"Besok kami akan berjumpa 3 orang itu. Kita akan lanjutkan komunikasi besok dan akan berbicara dengan SBY setelah kembali dari Menado. Karena alasannya sedang menjalami tugas negara kita juga memahami. Tidak mungkin kita mendesak beliau harus pulang besok," paparnya.

Artikel Terkait:
PKS Tunggu Komunikasi Dari Demokrat
Nasib Koalisi PKS Ditentukan Malam Ini
Tifatul: Masa SBY Komunikasi Lewat SMS
Tifatul: SBY Kirim SMS ke PKS
Akar Rumput Minta PKS Bentuk Poros Baru

PKS Tunggu Komunikasi dari Demokrat

Kompas.Com - PKS Tunggu Komunikasi Dari Demokrat
Rabu, 13 Mei 2009 22:17 WIB

"Kita tunggu, serahkan saja. Kan ini masih 2 hari. SBY tidak perlu datang ke PKS. PKS diundang ke Cikeas saja kami pasti datang. Ini bukan persoalan kata maaf," kata Ketua Fraksi PKS Mahfud Siddiq Kompas.com, di Markaz Da'wah, TB Simatupang, Jakarta, Rabu (13/5).

Ia melanjutkan Partai Demokrat harus memperbaiki pola komunikasi sehingga menjadi komunikasi yang kolegian serta menempatkan partner koalisi sebagai partner yang sejajar dengan sahamnya .

"Diawal pak SBY menyatakan akan membangun koalisi yang kokoh. Sebelum koalisi kan sempat disebut kalau masalah cawapres akan dibicarakan bersama parpol koalisi. Tetapi sekarang justru diputuskan sepihak. Pak SBY harus memperbaiki komunikasi," paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan sebelumnya Majelis Syuro PKS memutuskan untuk melakukan koalisi dengan Partai Demokrat dengan kontrak-kontrak politik. Namun, bila kontrak politik tersebut tidak dipenuhi maka semua keputusan diserahkan pada pimpinan partai.

Karena itu, Rabu (3/5 ) malam ini, PKS menggelar rapat tertutup untuk memutuskan hal ini. "Ya keputusan diserahkan ke pimpinan," tuturnya.

KETUA KPK DICEKAL

BBCIndonesia.com Berita Dunia Ketua KPK Antasari Azhar dicekal

Kejaksaan Agung minta Ditjen Imigrasi mencekal Antasari Azhar sementara KPK sudah membebastugaskannya dari jabatan Ketua KPK.

Amien Ketemu SBY..?

Amien Tidak Terima Alasan SBY Pilih Boediono

Ketua MPP PAN Amien Rais bertemu Presiden SBY pagi tadi.
Amin mengaku masih belum bisa menerima penjelasan SBY terkait pilihan SBY yang menggandeng Boediono sebagai capres.

Perilaku Elite Membuat Rakyat Kecewa

Republika Online - Pengamat: Perilaku Elite Membuat Rakyat Kecewa

JAKARTA--Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menyatakan, perilaku elite politik belakangan ini bisa membuat rakyat kecewa karena terlihat jelas mementingkan diri dan kelompoknya sendiri.

Lili mengemukakan hal itu saat berbicara dalam diskusi bertajuk "NU dan Politik Kebangsaan" di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Senin. Ia menyoroti perilaku elite dalam menjalin koalisi menjelang Pemilu Presiden 2009 yang menurutnya lebih berorientasi pada bagi-bagi kekuasaan daripada memikirkan kepentingan rakyat.

"Rakyat sebenarnya kecewa melihat perilaku elite. Kemarin mereka mendengar janji-janji perbaikan, sekarang disuguhi akrobat politik para elite yang sibuk berkoalisi untuk kepentingannya sendiri," katanya.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang moral, kata Lili, seharusnya NU mengkritik perilaku elite tersebut. Mengkritik perilaku mereka yang meninggalkan rakyat begitu saja.
"NU harus memainkan `high politic` yaitu sebagai penjaga moral bangsa. NU harus tampil ke depan untuk mengingatkan para elite politik tersebut," katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida. Menurutnya, fungsi NU sebagai penjaga moral bangsa memang harus dijalankan secara aktif. "Sebagai penjaga moral bangsa, NU juga harus melakukan gerakan-gerakan, harus memberikan tekanan-tekanan politik di saat moralitas bangsa terpuruk," katanya. ant/pur

By Republika Newsroom
Senin, 11 Mei 2009 pukul 20:29:00